
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, khususnya terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 1.77 Triliun dari total pagu anggaran yang di tetapkan dalam APBD sebesar 14.80 Triliun yang terealisasi sekitar 12.5 T.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XLIII Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar DPRD Kutim, Rabu (2/7/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jimmi bersama Wakil Ketua II Prayunita Utami itu dihadiri sejumlah anggota dewan, jajaran Forkopimda, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Sudirman Latif yang mewakili Bupati Kutim dalam menyampaikan tanggapan resmi pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
SILPA Jadi Sorotan, Evaluasi Menyeluruh Disiapkan
Menanggapi kritik Fraksi Partai NasDem soal tingginya SILPA 2024, Sudirman menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi perencanaan keuangan secara komprehensif untuk mengoptimalkan realisasi anggaran ke depan. “Evaluasi ini penting demi mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas,” tegasnya.
PAD Menguat, Pengawasan Dana Desa Diperketat
Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti capaian positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target, sebagai indikasi kemandirian fiskal Kutim yang terus menguat. Pemerintah pun berkomitmen untuk memperketat pengawasan dana transfer ke desa agar penggunaannya lebih optimal dan akuntabel.
Langkah strategis seperti penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga terus dilakukan demi pemenuhan layanan dasar air bersih. Tak hanya itu, proses inventarisasi aset potensial penghasil PAD juga tengah digencarkan.
Digitalisasi dan BUMD Jadi Penguat PAD
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas capaian kinerja APBD 2024. Pemerintah menyambut baik hal ini dengan menegaskan bahwa transformasi digital melalui layanan pembayaran online serta penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan terus dikembangkan sebagai strategi peningkatan PAD. Selain itu, kontribusi dividen dari BUMD juga mulai menunjukkan tren positif.
Fraksi Golkar mendorong optimalisasi aset lokal, dan pemerintah menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dalam pengelolaan aset daerah secara lebih efisien dan produktif.
Tanggapan Terhadap Fraksi Lain: Tantangan dan Komitmen
Merespons Fraksi PPP, Pemkab Kutim mengakui perlunya evaluasi atas faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa target pendapatan dan belanja. Evaluasi ini diharapkan melahirkan strategi baru yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Penyelesaian kewajiban di tahun berjalan sangat penting agar tidak menjadi beban bagi APBD tahun berikutnya,” ujar Sudirman. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SKPD dalam merealisasikan program, terutama proyek infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menyoroti tingginya ketergantungan Kutim terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah menilai hal ini sebagai tantangan serius yang akan dihadapi dengan strategi transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan.
Fokus pada Kesejahteraan dan Tata Kelola Berkualitas
Pemerintah juga menanggapi positif masukan dari Fraksi Persatuan Indonesia Raya terkait tata kelola keuangan daerah. Dalam penutupnya, Sudirman menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran akan terus difokuskan pada pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan advokasi lintas SKPD akan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan,” tandasnya.(vy)