Sangatta, – Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Timur (Kutim) akan menggelar Sensus Ekonomi pada tahun 2026. Selain sensus berskala besar tersebut, BPS Kutim secara konsisten menggelar berbagai survei rutin untuk memperoleh data makro yang krusial bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah.
BPS Kutim beroperasi dengan enam seksi utama, masing-masing memiliki fokus dan program survei spesifik. Seksi-seksi tersebut meliputi Statistik Produksi, Statistik Sosial, Statistik Distribusi, Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, serta Pejabat Fungsional Statistisi/Koordinator Statistik Kecamatan.
Ayufi, Fungsional Ahli Statistisi Pertama Bidang Pelayanan BPS Kutim, menjelaskan salah satu program penting dari tim Statistik Produksi, yaitu Survei Ubinan. “Survei Ubinan itu untuk melihat tingkat produktivitas hasil tanaman petani, biasanya itu tanaman pangan,bisa jagung, padi dan palawija,itu contohnya” ujarnya belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa tim dari fungsi distribusi bertanggung jawab atas Survei Harga, sedangkan tim fungsi sosial berfokus pada survei yang menghasilkan data vital terkait tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. “Jadi banyak sekali Surveinya,”tambah Ayufi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa BPS menyadari sepenuhnya tantangan yang kerap dihadapi petugas di lapangan, termasuk potensi penolakan dari masyarakat. Untuk memastikan kelancaran dan validitas data, BPS menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Setiap mitra atau petugas pendata yang diterjunkan ke lapangan telah melalui pelatihan ketat dan dibekali surat tugas resmi serta ID card.
“Masyarakat berhak menolak jika tidak ada surat tugas atau ID card karena SOP standar kami untuk memastikan petugas benar-benar berkompeten dan resmi dari BPS,” tegas Ayufi
Ayufi juga menyoroti urgensi kejujuran responden dalam memberikan data. Ia mengakui bahwa terkadang ada masyarakat yang memberikan jawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, seperti mengecilkan pendapatan atau membesarkan pengeluaran, seringkali karena kecenderungan terkait dengan harapan bantuan sosial.
Ayufi sangat berharap agar masyarakat dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya sesuai kondisi di lapangan. Ia menekankan bahwa partisipasi aktif dan jujur dari masyarakat adalah kunci demi terwujudnya pembangunan Kutim yang lebih baik dan tepat sasaran.
“Jadi harapannya ya, tolong berikan jawaban sesuai dengan kondisi lapangan lah,sesuai dengan kondisi yang ada. Agar pemerintah ini juga bisa mengambil kebijakan itu sesuai dengan data yang ada gitu. Biasanya kalau misal dilakukan pendataan,ini kecenderungan masyarakat kalau ada pendataan itu pasti merujuk kepada bantuan. Maka dari itu kebanyakan masyarakat memberikan jawabannya kalau berhubungan dengan pendapatan itu dikecil-kecilkan,tapi kalau untuk pengeluaran cenderung dibesarkan,”pungkasnya.
