Kutai Timur, – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang dikenal sebagai wilayah kaya akan sumber daya alam mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga sektor strategis lainnya masih dihadapkan pada tantangan tingginya angka kemiskinan. Meski, pertumbuhan ekonomi Kutim tercatat mencapai 9,82 persen pada tahun 2024.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan, salah satunya melalui program validasi data kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menyampaikan bahwa validasi data sangat penting dalam memastikan pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.
”Kenapa kita bilang Kutai Timur daerah kaya? Karena Kutai Timur itu banyak perusahaan. Baik perusahaan tambang, perkebunan atau perusahaan yang lainnya. Tapi kalau data tentang kemiskinan tidak valid, bagaimana kita bisa menilai apakah program pembangunan berhasil?” ujarnya 5 Agustus 2025.
Menurutnya, data yang tidak akurat dapat menimbulkan dampak buruk, tidak hanya bagi efektivitas program pemerintah, tetapi juga bagi citra daerah di mata publik.
Lebih lanjut, Ernata menegaskan bahwa pemerintah sudah sangat fokus dalam pengentasan kemiskinan bahkan menggelontorkan anggaran besar hingga miliaran bahkan triliunan rupiah ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa-desa
”Bayangkan, anggaran besar itu masuk ke Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Koperasi, dan lainnya. Belum lagi dana desa yang juga besar. Harapannya nanti jika OPD ini nanti tidak bisa membackup semua, tapi nanti anggaran desa bisa menambahi itu. Sehingga dengan target sekian tahun itu harapannya bisa bisa selesai itu kemiskinan itu,”jelasnya
Ia juga menekankan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Tidak hanya kompak, tetapi juga jujur dalam mendata.
”Saya yakin, pengentasan kemiskinan itu kalau kompak seluruhnya baik pemerintah, ataupun desa atau kecamatan kompak itu bisa segera Insyaallah selesai. Nah, yang repot itu kan sekarang manipulasi data itu. Jadi, akhirnya yang dirugikan ya semuanya,”kata Ernata
Validasi data pada tahun 2024 lalu melibatkan 15.000 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya masuk daftar penerima bantuan. Hasilnya, banyak ditemukan penerima bantuan yang sudah tidak layak karena memiliki kendaraan pribadi atau rumah yang memadai.
”Yang disasar adalah masyarakat-masyarakat miskin ekstrem. Ternyata yang dikatakan masyarakat miskin ekstrem tadi itu setelah kita sasar ke sana, masyarakatnya tidak miskin. Masyarakatnya mampu dia, dia punya sepeda motor, punya mobil, sehingga ya kita coret,”ungkapnya
Untuk tahun 2025, Dinsos Kutim akan kembali melakukan validasi data sebanyak 20.000 KK.
“Saya adakan validasi lanjutan,harapan saya nanti masyarakat miskin itu betul-betul Kutai Timur kan gitu kecuali pendatang. Sebenarnya kalau Kutai Timur sendiri, masyarakat Kutai Timur sendiri enggak ada yang miskin. Hanya kebetulan waktu pendata pendataan itu ada orang yang baru datang,”tambahnya
Sebagai contoh, Ernata menceritakan pengalamannya saat menelusuri data klaim kemiskinan ekstrem sebanyak lebih dari 5.400 jiwa pada tahun 2023. Dari sampel yang diambil, ditemukan kasus di mana warga baru tinggal selama tiga bulan dan belum memiliki tempat tidur layak.
“Secara teknis dia memang miskin, tapi bukan warga lama Kutim. Ini yang harus kita bedakan. Maka validasi data itu penting untuk memisahkan mana yang betul-betul perlu dibantu,”tandasnya. (Vy*).
